Anggota DK - OJK 30 Persen Harus Syariah

Jakarta (25/1) Agar supaya para pegiat ekonomi syariah tak mengalami “kegalauan” ketika tim seleksi melakukan pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan  (DK-OJK) yang akan terbentuk di bulan Juli 2012, Pusat Komunikasi  Ekonomi Syariah (PKES), mendesak kepada pemerintah khususnya tim seleksi DK-OJK untuk menempatkan 30 persen  dari 9 calon DK-OJK adalah memiliki integritas dan kapabilitas pemahaman tentang keuangan syariah. Hal ini sangat penting, apalagi dalam realitasnya bahwa sistem keuangan syariah telah menjadi sebuah sistem ekonomi alternatif nasional.

Direktur Eksekutif PKES, Ikhwan Ridwan, dalam keterangan persnya hari ini, di Gedung BPPT Lt 17 Jakarta Pusat,  mengatakan, alasan—mengapa demikian, hal ini supaya ada keseimbangan dalam pengelolaan OJK  sebagai tata kelola keuangan nasional. Ditambah lagi regulasi keuangan nasional khususnya perbankan selama  ini telah  menerapkan dual banking, syariah dan konvensional. Maka penempatan 30 persen anggota DK-OJK yang memiliki kapasitas dalam keuangan syariah merupakan sebuah keharusan dan tak bisa ditawar lagi.

“Inilah sikap PKES kepada pemerintah agar memperhatikan keberadaan industri keuangan syariah dalam pra pemilihan DK-OJK yang akan di tentukan di bulan Juli 2012,”tegasnya.

Selain itu Ikhwan juga menambahkan, bahwa dengan adanya 30 persen anggota DK- OJK yang  diisi oleh SDM Syariah akan memudahkan bagi OJK dalam menerjemahkan keberadaan industri keuangan syariah (OJK) seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah dan multifinance syariah.

“Kami optimis tim seleksi DK-OJK memperhatikan ini dan mereka tetap memperioritaskan---bahwa SDM yang terpilih adalah memiliki integritas dan kapabilitas ekonomi konvensional dan syariah,”ungkapnya.

Keoptimisan ini bagi PKES disadari bahwa, berdasarkan amanat Undang-Undang  telah disebutkan bahwa praktek keuangan syariah telah dituangkan dalam regulasi UU Perbankan Syariah dan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Maka secara otomatis panitia seleksi akan mengacu dari regulasi-regulasi yang telah menjadi amanah undang-undang. JIka tidak, akan dipertanyakan kemampuan tim seleksi yang selama ini akan menyeleksi DK-OJK.

Terkait dengan pemahaman inilah, Ikhwan menekankan kepada para pegiat ekonomi syariah yang sedang “berdedar-dabar” terkait DK-OJK  tak perlu merisaukannya dan tetap seyogya terus memantau agar tim seleksi benar-benar bisa  mengakomodasi SDM OJK yang memiliki wawasan sistem keuangan syariah.



Public Relation

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)

Agus Yuliawan

HP 081387106435

http://www.pkesinteraktif.com/berita/bank/3177-anggota-dk-ojk-30-persen-harus-syariah-.html

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

BSM Dapat Suntikan Rp 300 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bank Syariah Mandiri (BSM) mendapat suntikan modal Rp 300 miliar dari Bank Mandiri. Suntikan modal diharapkan bisa memperkuat struktur permodalan guna mendukung ekspansi bisnis BSM. "Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi pertumbuhan anak perusahaan yang memiliki nilai strategis guna mendukung pengembangan bisnis utama Bank Mandiri dalam penyediaan layanan perbankan ritel dengan segmen pasar yang berbasis syariah," kata Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, Pahala N Mansury. Pada 16 Desember lalu, BSM juga telah menerbitkan subnotes senilai Rp 500 miliar. Penambahan setoran modal ini merupakan bagian dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) revisi tahun 2011-2013 yang dilakukan secara tunai. Dengan penambahan penyertaan tersebut, kepemilikan Bank Mandiri pada BSM meningkat dari 171.648.712 saham menjadi 231.648.712 saham dengan nilai nominal Rp 5.000,00 per lembar saham. Direktur Komersial dan Bisnis Bank Mandiri, Sunarso,
Read more

Produk Bank Syariah Harus Sesuai Subtansi Ekonomi Islam

Produk yang terdapat di perbankan syariah seharusnya tidak hanya berpatokan pada aspek legal syariah saja tetapi juga memiliki subtansi ekonomi syariah. Hal ini diungkapkan Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Mulya Siregar kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/2). Ia mengatakan bahwa subtansi ekonomi Islam harus di atas daripada legalistik syariah. Karena membuat suatu produk bank menjadi produk yang syariah itu bisa dilakukan. “Karena kalau dicari dalil semuanya bisa menjadi syariah, tapi apakah nilai dan subtansinya sesuai dengan ekonomi Syariah? Belum tentu,” ujarnya. Jika dikaitkan dengan produk, lanjut Mulya, produk gadai emas dirasa tidak memliki subtansi ekonomi Islam jika dalam kenyataannya  hanya digunakan sabagai alat spekulasi. “Kita bicara syariah legal-nya oke. Ada semua fatwanya, tapi gimana tuh subtansinya?” ungkapnya. Oleh karena itu ia menghimbau kepada bank-bank syariah agar setiap mengeluarkan produk harus dipertimbangkan
Read more

Ekpansi Pembiayaan Menengah, BSM Lihat Potensi Daerah

Jakarta (2/2)- Dalam melakukan pembiayaan menengah, Bank Syariah Mandiri (BSM) mencoba melihat potensi daerah tempat nasabah diberi pembiayaan. Sehingga pembiayaan tersalur pada berbagai sektor yang disesuaikan dengan potensi setiap daerah. “Dalam pembiayaan menengah, sektor yang akan digarap disesuaikan dengan potensi daerah. Contoh kalau di Kalimantan yang potensial adalah transportasi air, Sumatera itu perkebunan, kalau Jawa Timur pertanian,” ujar Sugiharto, Direktur BSM saat ditemui beberapa hari yang lalu di Jakarta. Sampai saat ini, untuk portofolio pembiayaan menengah didominasi sektor pertanian dan perdagangan yang mencapai 47%, dan sisanya tersalur pada sektor transportasi, minyak dan gas, pendidikan, dan kesehatan. “Di 2012, kami akan meningkatkan porsi oil and gas . Namun, porsi pertanian dan perdagangan akan tetap dominan,” tandasnya.(ul) http://pkesinteraktif.com/berita/bank/3192-ekpansi-pembiayaan-menengah-bsm-lihat-potensi-daerah.html
Read more