Musyarakah Mutanaqisah - Materi Pengajian di BNI Syariah KCU Tangerang

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Penyebab Bank Sulit Turunkan Bunga Kreditnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat ekonomi Ryan Kiryanto menilai, inefisiensi operasional perbankan menyebabkan bunga kredit sulit turun. Sehingga efisiensi harus ditingkatkan bukan saja dengan mengurangi biaya dana tetapi juga hal-hal terkait operasional seperti komposisi pegawai dan pejabat yang tepat. "Penempatan pejabat bank harus tepat, struktur organisasi bank juga harus ramping, kantor cabang harus menguntungkan, logistik harus sesuai kebutuhan," kata Ryan di Jakarta, Selasa (3/1). Untuk itu katanya aliansi strategis harus dilakukan antara lain penggunaan material kantor harus tepat begitu pula penggunaan energi seperti AC, listrik, dan BBM harus terkontrol. Apabila semua itu bisa dijalankan dengan disiplin, bisa dorong turunnya bunga kredit bank. Selain faktor inefisiensi, lanjut Ketua ekonom BNI ini, jumlah bank yang terlalu banyak yaitu 121 bank juga menyulitkan turunnya bunga, karena bank-bank bersaing ketat menggali dana pihak ketiga (DPK) aki...
Read more

GEMAZ Tolak UUPZ

Jakarta (31/10) Setelah disahkan oleh pemerintah Undang Undang  Pengelolaan Zakat (UUPZ) yang Kamis (27/10) lalu, para aktifis pegiat zakat kecewa atas terbitnya UU tersebut. Melalui Gerakan Masyarakat Peduli Zakat (GEMAZ) mereka menolak dan mengkritisi UU tersebut yang tak sesuai dengan semangat demokrasi.  Nana Mintarti salah satu aktifis GEMAZ, merasa prihatin terhadap lahirnya UU tersebut dan diprediksikan akan mengkerdilkan peran lembaga zakat yang selama ini menjadi kekuatan filantropi masyarakat. “Maka terkait dengan UUPZ itulah para aktifis zakat akan melakukan uji publik terkait munculnya UU tersebut,” terangnya. Lahirnya UUPZ  menempatkan BAZNAS sebagai lembaga multi fungsi, yaitu sebagai Perencana (Regulator), Pelaksana (Operator), dan Pengendali (Supervisor). Hal ini sangat bertentangan dengan semangat revisi UU no. 38/99 yang diniatkan untuk melakukan pembagian kewenangan (distribution of power) kepada berbagai stakeholder lembaga. Kesala...
Read more

Syafrudin Anhar: Idealnya Format LKM di Bawah Kemenkop

Jakarta, (8/11). Bunyi nyaringnya  Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang akan menjadi  Undang-Undang baru  membuat berbagai elemen angkat bicara. Diantaranya adalah dari Majelis Ekonomi dan Kewirasusahaan PP Muhammadiyah (MEKM) yang meminta ketika diterbitkannya UU LKM, kelembagaan LKM di bawah otoritas Kementerian Koperasi dan UKM. Ketua MaEKM, Safrudin Anhar, mengatakan demikian, karena ia tidak ingin pemgembanmgan LKM hanya menguntungan pada para pemodal saja dan tak ada korelasi bagi kesejahteraan masyarakat. “Itu alasan mengapa saya menekankan hal demikian, “terangnya. Menurutnya, RUU LKM itu hadir karena banyak LKM yang enggan masuk kedalam regulasi koperasi. Jika tidak masuk mereka harus berbadan hokum CV, PT atau bank. Tapi mereka tak mau demikian itulah mengapa perlu adanya UU LKM. Tapi perlu diketahui, lanjutnya, LKM itukan kumpulan dari orang-orang yang bermufakat untuk mengumpulkan modal untuk disalurkan kepada anggota, seharusnya reg...
Read more