Jakarta, (8/11). Bunyi nyaringnya Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang akan menjadi Undang-Undang baru membuat berbagai elemen angkat bicara. Diantaranya adalah dari Majelis Ekonomi dan Kewirasusahaan PP Muhammadiyah (MEKM) yang meminta ketika diterbitkannya UU LKM, kelembagaan LKM di bawah otoritas Kementerian Koperasi dan UKM. Ketua MaEKM, Safrudin Anhar, mengatakan demikian, karena ia tidak ingin pemgembanmgan LKM hanya menguntungan pada para pemodal saja dan tak ada korelasi bagi kesejahteraan masyarakat. “Itu alasan mengapa saya menekankan hal demikian, “terangnya. Menurutnya, RUU LKM itu hadir karena banyak LKM yang enggan masuk kedalam regulasi koperasi. Jika tidak masuk mereka harus berbadan hokum CV, PT atau bank. Tapi mereka tak mau demikian itulah mengapa perlu adanya UU LKM. Tapi perlu diketahui, lanjutnya, LKM itukan kumpulan dari orang-orang yang bermufakat untuk mengumpulkan modal untuk disalurkan kepada anggota, seharusnya reg...
Comments
Post a Comment