Evan Hamzah

Jakarta (30/1)-Dalam rangka  melakukan konsolidasi organisasi dengan kesamaan misi dan visi terhadap program kerja, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tanggal 2- 5 Februari 2012, dengan tema “Peningkatan Produktifitas Harta Benda Wakaf Dan Non Wakaf Dalam Gerakan Dakwah Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Umat”. Imran Ilyas S Guchita, SH dalam keterangan rilisnya mengatakan, acara Rakernas ini merupakan amanah dari Tanfidz Muktamar Muhammadiyah ke 46 tahun 2010 di Yogjakarta. Di acara yang akan dihadiri oleh 500 peserta dari berbagai pengurus majelis wakaf dari  bebagai daerah tersebut, Imran Ilyas S Guchita, SH. mengungkapkan, pendirian sekolah Muhammadiyah tidak hanya diperoleh melalui harta kekayaan yang dimiliki Muhammadiyah tetapi juga diperoleh dari kepercayaan umat pada Muhammadiyah, seperti adanya umat Islam atau anggota Muhammadiyah mewaka

Jakarta (19/9)- PT Alijarah Finance (Alif) Indonesia sampai saat ini masih menunda penyaluran pembiayaan elektronik pada masyarakat. Penundaan ini sendiri dikarenakan belum ada bank yang bersedia menyalurkan dana ke Alif untuk melakukan pembiayaan tersebut. "Ditunda karena belum ada bank yang meminang kami (Alif)," ujar Direktur Alif, Herbudi S. Utomo pada wartawan beberapa hari yang lalu. Tomo menjelaskan sampai saat ini bank yang menyalurkan dananya ke Alif masih tertarik dalam pembiayaan otomotif. "Bank sekarang ini lagi senang-senangnya memberi dana untuk pembiayaan mobil dan motor," ungkapnya. Alif  memang sudah menyiapkan tim yang siap menjalankan produk pembiayaan elektroknik. Persiapan tim itu sendiri diakui oleh Tomo, lebih rumit dibandingkan mempersiapkan tim untuk pembiayaan yang lain. Pembiayaan elektronik sendiri adalah pembiayaan untuk barang elektronik seperti Handphone, laptop, kulkas dan lain-lain. "Rencana ke arah pembia

Jakarta (9/9) Pemerintah berupaya meningkatkan jumlah penyaluran kredit usaha rakyat Rp3 triliun pada tahun ini setelah sampai medio Agustus 2011 total penyaluran telah mendekati target Rp20 triliun yakni Rp19,3 triliun. Untuk bisa mencapai target penyaluran Rp20 triliun, keenam perbankan nasional dan 13 bank pembangunan daerah (BPD) sebagai penyalur dana kredit usaha rakyat (KUR) hanya perlu merealisasi tambahan sekitar Rp340 miliar. Dengan sisa waktu sekitar 3 bulan menjelang akhir 2011, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM diketahui berencana menambah alokasi dana KUR hingga Rp3 triliun sebagai antisipasi memenuhi pembiayaan pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM). Meski demikian, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Choirul Djamhari menjelaskan rencana tersebut masih memerlukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai Ketua Tim Komite Kebijakan KUR. "Penamb

Jakarta (19/9) Meskipun krisis keuangan Eropa menjadi isu keuangan global tak berarti akan mematikan pengembangan ekspor produk usaha kecil dan menengah (UKM), karena produk eksport UKM memiliki segmentasi tersendiri dalam pemasarannya. "Jadi saya menekankan bahwa pelaku UKM jangan merasa takut terhadap isu resesi global yang terjadi di Eropa dan Amerika," jelas Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifudin Hasan saat berbicara dengan pkesinteraktif.com di Jakarta. Kemudian ia juga menyampaikan untuk menghadapi situasi tersebut pemasan UKM perlu digalakkan dan pemerintah melalui kementeriannya terus melakukan terobosan-terobosan seperti melakukan pemasaran produk UKM di Timur Tengah dan Afrika. Menkop juga berharap agar pelaku ukm terutama berbasis ekspor untuk tidak panik dalam menghadapinya. Isu krisis keuangan global kini menjadi perhatian pelaku UKM, mereka tak mau kejadian ditahun-tahun sebelumnya terulang kembali seperti produk funiture dan handycraf

Jakarta (6/10) Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Indonesia memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perekonomian bangsa. Terbukti berdasarkan data Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) menyebutkan jika total aset BMT di tahun 2010 telah capai Rp 4 triliun. Sementara nasabah yang telah terlayani mencapai 3 juta orang. Dengan jumlah aset tersebut diperkirakan ada 3900 BMT yang beroperasi dan tersebar diseluruh masyarakat. Ketua II Perhimpunan BMT Indonesia,  Awalil Rizki menuturkan, keberadaan koperasi merupakan bukti konkrit jika lembaga koperasi harus dipertahankan. Sejak awal BMT telah memilih koperasi sebagai badan hukumnya. "Apa yang telah disampaikan oleh PINBUK bahwa koperasi syariah memilki kontribusi besar dalam pengembangan ekomomi,"ucapnya. Kemudian terkait dengan perubahan undang undang koperasi, Awalil menegaskan, harus ada Departemen yang mengurusi koperasi, bukan sekedar kementerian. Alasannya, hal ini ter

Jakarta. (23/8) – Menyadari bahwa pendidikan merupakan bidang yang teramat penting dan membutuhkan manajemen yang profesional, Holcim mewakafkan  Sekolah Semen Cibinong kepada Dompet Dhuafa dalam sebuah acara serah terima di Klapanunggal, Bogor, Selasa 23 Agustus 2011. Sekolah Semen Cibinong didirikan diatas lahan seluas 1.8 hektar pada tahun 1971 oleh PT Semen Cibinong Tbk, saat ini Holcim Indonesia, untuk menyokong pendidikan bagi anak-anak karyawan di sekitar pabrik yang berlokasi di Kecamatan Klapanunggal, Bogor. Seiring perkembangannya, sekolah yang saat ini menampung 897 siswa mulai usia TK hingga SMP, tidak hanya terbatas pada anak-anak karyawan saja, namun juga dibuka untuk umum. Mengingat, semakin tingginya tuntutan kualitas pendidikan saat ini, Holcim menyadari bahwa institusi pendidikan ini haruslah ditangani dengan manajemen yang terfokus dan profesional dibidangnya. Karena itulah, akhirnya tercapai kesepakatan antara Holcim dengan Dompet Dhuafa, tentang wa

Jakarta, (24/8). Isu kemiskinan yang semakin mencuat menimbulkan banyak kekhawatiran akan terjadinya konflik antar-strata sosial. Indonesia dengan 30% penduduknya berada dalam garis kemiskinan menjadi negara yang rawan dengan huru-hara jika tidak segera diselesaikan. Dompet Dhuafa, dalam bulan Ramadhan ini, meluncurkan pusat data kemiskinan sebagai bentuk untuk memperkuat penyajian data kemiskinan yang selama ini telah dibuat. Ahmad Juwaini, Ketua Umum Forum Zakat (FOZ), dalam acara peluncuran di Jakarta kemarin Selasa (23/8) mengatakan, data kemiskinan bagi lembaga zakat sangat penting dengan data tersebut akan memberikan informasi yang akurat tentang sebaran orang miskin di Indonesia. “Dengan demikian melalui data tersebut dapat dimanfaatkan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan zakat agar sesuai dengan sasaran,”ujarnya. Sementara, Dr. Sonny Hari Harmadi, Ketua Lembaga Demografi UI, menegaskan dengan adanya pusat data kemiskinan tersebut, akan menjadi pembanding ba

Jakarta, (25/8)-  Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan buku Himpunan Fatwa Zakat MUI. Buku yang berisi kumpulan fatwa zakat dari tahun 1982 sampai dengan 2011 ini, diluncurkan di Kantor MUI Jl. Proklamasi No. 51 Jakarta, Rabu (24/8) sore. Ketua Umum Baznas, Prof.Dr.KH Didin Hafidhuddin mengatakan, penerbitan buku ini merupakan salah satu langkah sosialisasi zakat dan untuk memperkokoh landasan bagi pengelola zakat di Indonesia. Diharapkan buku ini manjadi rujukan bagi lembaga-lembaga amil zakat dalam mengelola zakat. “Kehadiran buku ini bisa menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga amil zakat dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Serta menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang zakat.” Ujarnya. Sementara itu , Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof.Dr. H. Hasanudin mengungkapkan dengan adanya buku himpunan fatwa zakat ini, diharapkan lembaga-lembaga amil zakat mempunyai suatu kepastian agar ketik

Jakarta (18/10) Sebagai lembaga filantropy, LAZNAS BSM terus mengembangkan diri dalam bentuk program-program sosialnya. Diantaranya adalah program pemberdayaan Da’i. Dalam informasi yang diterima dari LAZNAS BSM, program tersebut kerjasama dengan Institute Manajemen Zakat (IMZ) yang merupakan lembaga kajian dan riset tentang pengembangan zakat. Untuk memgikuti program  tersebut, LAZNAS BSM memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya da’i untuk mengikuti program tersebut. Mereka juga akan menyeleksi para calon peserta sehingga akan diperoleh 20 peserta. Dalam program pemberdayaan tersebut LAZNAS BSM juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan proposal pemberdayaan, jika ada 5 yang terbaik dalam proposal tersebut akan diakseskan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri (BSM) (Agus) http://pkesinteraktif.com/berita/ziswaf/2969-laznas-bsm-kembangkan-program-pemeberdayaan-dai.html

Jakarta, (19/10)-Disahkannya Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 109 menjadi jawaban atas standarisasi akutansi syariah untuk zakat dan infak. Seperti yang diketahui standar akutansi syariah yang sudah ada sebelumnya ditunjukan buat entitas syariah komersial tetapi bagi lembaga nirlaba khususnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) standar akutansi belum dimiliki. Oleh karena itu adanya PSAK tersebut akan sangat bermanfaat bagi LAZ. Menurut auditor Kantor Akuntan Publik (KAP), Dadang Romansyah adanya PSAK 109 bukan hanya bermanfaat bagi pengelola zakat dalam membuat laporan akutansi, tetapi juga menjadi pijakan bagi KAP dalam melakukan audit pada LAZ. "PSAK 109 sangat penting bagi kami sebagai pijakan untuk audit. Namun, saat masih ada beberapa LAZ belum memakai PSAK ini. Tahun depan sudah pakai semua," ujarnya di sela-sela acara seminar PSAK Zakat di Jakarta, Rabu (19/10). PSAK 109 sendiri  mengacu pada fatwa Komisi Fatwa  Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 8

Jakarta ( 31/10) Setelah melewati proses yang cukup panjang akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) dalam rapat paripurna pada haris Kamis kemarin (27/10). Munculnya (UUPZ) merupakan penyempurna UU no 38 tahun 1999 dimana pengelolaan zakat akan terintegrasi di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagai lembaga pengelola zakat milik pemerintah, melalui regulasi inilah maka BAZNAS memiliki kewenangan melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS nantinya akan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, hingga pelaporan zakat. Dengan demikian, lembaga-lembaga pengelola zakat yang selama ini dikelola oleh masyarakat, akan dikoordinasi oleh BAZNAS. Pembentukan lembaga amil zakat (LAZ) juga diatur, harus mendapat ijin Menteri Agama dan memenuhi syarat, antara lain terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pend

Jakarta (31/10) Setelah disahkan oleh pemerintah Undang Undang  Pengelolaan Zakat (UUPZ) yang Kamis (27/10) lalu, para aktifis pegiat zakat kecewa atas terbitnya UU tersebut. Melalui Gerakan Masyarakat Peduli Zakat (GEMAZ) mereka menolak dan mengkritisi UU tersebut yang tak sesuai dengan semangat demokrasi.  Nana Mintarti salah satu aktifis GEMAZ, merasa prihatin terhadap lahirnya UU tersebut dan diprediksikan akan mengkerdilkan peran lembaga zakat yang selama ini menjadi kekuatan filantropi masyarakat. “Maka terkait dengan UUPZ itulah para aktifis zakat akan melakukan uji publik terkait munculnya UU tersebut,” terangnya. Lahirnya UUPZ  menempatkan BAZNAS sebagai lembaga multi fungsi, yaitu sebagai Perencana (Regulator), Pelaksana (Operator), dan Pengendali (Supervisor). Hal ini sangat bertentangan dengan semangat revisi UU no. 38/99 yang diniatkan untuk melakukan pembagian kewenangan (distribution of power) kepada berbagai stakeholder lembaga. Kesalahan paling fat

 Jakarta, (8/11). Munculnya Undang-Undang Pengelolaab Zakat Infak dan Sodaqoh yang disahkan oleh pemerintah dinilai akan membunuh  kreatifitas  lembaga Amal Zakat (LAZ), karena dalam undang-undang itu menyebutkan, hanya BAZNAS sebagai lembaga regulator dan operator pengelolaan zakat. Hal ini disampaikan oleh Manager Program LAZIS Muhammadiyah, Nanang Qodir,  saat bertemu pkesinteraktif.com dikantornya di Jakarta. Diakui oleh Nanang, keberadaan UU itu  tak akan mengurangi pendapatan LAZ, karena masyarakat sudah paham kredibilitas dari lembaga BAZNAS. Selain itu juga, sebelumnya LAZ yang ada selama ini selalu melakukan  edukasi ke masyarakat. “ Jadi kami tak akan khawatir dengan munculnya UU tersebut,”jelasnya. Nanang menambahkan, adanya regulasi tersebut yang mungkin kena dampaknya adalah Unit Pelayanan Zakat (UPZ) yang ada dilingkungan perusahaan dan Masjid-Masjid karena minimnya kreatifitas mereka. Lantas bagaimana dengan adanya UU tersebut apakah LAZIS Muhammadiyah ak

Jakarta (30/1)- Guna menggenjot pembiayaan di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Bank Syariah Bukopin (BSB) memperluas jaringan dengan cara office chaneling . Dengan begitu, outlet BSB akan ditemui di hampir semua kantor bank Bukopin konvensional. “Karena basic kita 80% ada di UMKM, tentunya kita akan memperbanyak outlet yang ada. Kan itu salah satu untuk mempercepat proses pembiayaan UMKM. Diantaranya kita memanfaatkan  kantornya bank Bukopin konven untuk melayani syariah,” ujar Direktur BSB Harry Harmono Busiri beberapa yang lalu. Ia mengungkapkan saat ini BSB telah mendapatkan ijin kerja di bank Bukopin konvensional sampai 60 kantor di seluruh Indonesia.  ”Bukopin sendiri kan cukup banyak kantornya. Secara bertahap semua kantor itu akan melayani syariah,” ujarnya. Total pembiayaan BSB hingga Desember 2011 telah mencapai Rp 1,9 triliun, dimana 80% mengalir pada sektor UMKM. Sedangkan untuk aset saat ini mencapai Rp 2,7 triliun. Untuk DPK tercatat Rp 2,1 triliun

Jakarta (30/1)- Sebagai rangkaian acara dari Milad yang ke-12, Bank Syariah Mandiri (BSM) menggelar “BSM Leader Vision”.  Acara yang berisikan diskusi panel dan seminar ini, dilaksanakan pada tanggal 28-29 Januari di Universitas Indonesia. Direktur Utama BSM, Yuslam Fauzi mengungkapkan “BSM Leader Vision” merupakan kegiatan kolaborasi antara BSM dengan para mahasiswa pergerakan untuk menyatukan visi dalam menghadapi masa depan Indonesia. Saat ini Indonesia sedang membangun optimisme dalam menghadapi masa depan, dimana Indonesia berpotensi menjadi negara yang kuat.  Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan insan-insan yang memiliki visi dan misi kepemimpinan yang kuat. “BSM merasa punya kepentingan dan tanggung jawab untuk mengembangkan anak-anak muda jaman sekarang khususnya di kalangan mahasiswa lebih khususnya mahasiswa pergerakan yang memiliki karakter rela berkorban. Orang-orang seperti ini menurut kita sangat potensial sekali sebagai pemimpin Indonesia di masa dep

Islam menyatakan perang dengan kemiskinan, dari berusaha keras membendungnya, serta mengawasi berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkannya, guna menyelamatkan aqidah, akhlak dan perbuatan memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kesetabilan serta ketentraman masyarakat. Di samping itu untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. Demikian juga dengan apa yang dikemukakan oleh Yusuf al- Qordawy, bahwa kemiskinan ini bisa terentaskan kalau setiap individu mencapai taraf hidup yang layak didalam masyarakat. Dan untuk mencapai taraf hidup yang diidealkan itu islam memberikan kontribusi berbagai cara dengan jalan sebagai berikut. 1. Bekerja Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam, diharuskan bekerja dan diperhatikan berkelana dipermukaan bumi ini. Serta diperintahkan makan dari rizki Allah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mulk : 15 : Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu rumah bagimu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bank Syariah Mandiri (BSM) mendapat suntikan modal Rp 300 miliar dari Bank Mandiri. Suntikan modal diharapkan bisa memperkuat struktur permodalan guna mendukung ekspansi bisnis BSM. "Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi pertumbuhan anak perusahaan yang memiliki nilai strategis guna mendukung pengembangan bisnis utama Bank Mandiri dalam penyediaan layanan perbankan ritel dengan segmen pasar yang berbasis syariah," kata Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, Pahala N Mansury. Pada 16 Desember lalu, BSM juga telah menerbitkan subnotes senilai Rp 500 miliar. Penambahan setoran modal ini merupakan bagian dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) revisi tahun 2011-2013 yang dilakukan secara tunai. Dengan penambahan penyertaan tersebut, kepemilikan Bank Mandiri pada BSM meningkat dari 171.648.712 saham menjadi 231.648.712 saham dengan nilai nominal Rp 5.000,00 per lembar saham. Direktur Komersial dan Bisnis Bank Mandiri, Sunarso,

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat ekonomi Ryan Kiryanto menilai, inefisiensi operasional perbankan menyebabkan bunga kredit sulit turun. Sehingga efisiensi harus ditingkatkan bukan saja dengan mengurangi biaya dana tetapi juga hal-hal terkait operasional seperti komposisi pegawai dan pejabat yang tepat. "Penempatan pejabat bank harus tepat, struktur organisasi bank juga harus ramping, kantor cabang harus menguntungkan, logistik harus sesuai kebutuhan," kata Ryan di Jakarta, Selasa (3/1). Untuk itu katanya aliansi strategis harus dilakukan antara lain penggunaan material kantor harus tepat begitu pula penggunaan energi seperti AC, listrik, dan BBM harus terkontrol. Apabila semua itu bisa dijalankan dengan disiplin, bisa dorong turunnya bunga kredit bank. Selain faktor inefisiensi, lanjut Ketua ekonom BNI ini, jumlah bank yang terlalu banyak yaitu 121 bank juga menyulitkan turunnya bunga, karena bank-bank bersaing ketat menggali dana pihak ketiga (DPK) aki

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -– PT Federal International Finance (FIF) menutup pembiayaan kredit sebesar Rp 20 Triliun di tahun 2011. Ini mengalami kenaikan 22 persen dari tahun lalu yang hanya mencapai Rp 16,4 Triliun. Total pembiayaan senilai Rp 20 Triliun tersebut terdiri dari Rp 16,5 Triliun untuk booking sepeda motor baru sebanyak 1,324,821 unit, pembiayaan sepeda motor bekas berkualitas senilai Rp 2,4 Triliun atau membiayai 334,129 unit, dan untuk pembiayaan eletronik dan peralatan rumah tangga di bawah Brand SPEKTRA, pembiayaan yang berhasil disalurkan senilai Rp 1,20 Triliun. FIF berhasil membukukan total pembiayaan di angka Rp 20 Triliun yang diproyeksikan pada awal tahun sebesar Rp 17,841 Triliun. Untuk tahun 2012, FIF menargetkan pembiayaan sebesar Rp 22,3 Triliun untuk membiayai 1,417,050 unit sepeda motor baru, 485,000 unit sepeda motor bekas, dan pembiayaan elektronik di bawah Brand SPEKTRA senilai Rp 1,19 Triliun. ''Total dana untuk pembiayaan d

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Transaksi perdagangan komoditi di Jakarta Future Exchange (JFX) atau Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) selama 2011 terdongkrak sebesar 40,1 persen. Dari perdangangan itu, volume perdagangan multilateral naik 4,92 kali dari 15.949 lot pada 2010 menjadi 78.506 lot pada 2011. Peningkatan transaksi multilateral ini dipicu naiknya perdagangan kontrak berjangka emas (KB emas). Perdagangan KB emas pada 2011 mencatat kenaikan 437,5 persen menjadi 29.126 lot dari 5.418 lot pada 2010. Total volume transaksi emas multilateral mencapai 42.786 lot atau 54,5 persen dari total transaksi multilateral. “Kenaikan harga emas yang trennya dimulai dari triwulan I hingga III 2011, memicu transaksi kontrak emas di bursa JFX, “ ujar Direktur Utama JFX, Made Soekarwo, Selasa (10/1). Selain emas, transaksi multilateral yang terdongkrak pada 2011 yakni kontrak berjangka olein (minyak curah). Transaksi kontrak berjangka olein melonjak dari 1.754 lot pada 2010 menjadi 13.

Jakarta, (22/9). Pemerintah akhirnya melakukan revisi terhadap target pertumbuhan ekonomi di tahun 2011. Saat usai melobi komisi XI DPR RI, pemerintah melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan pemerintah telah melakukan revisi terhadap asumsi makro. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 direvisi menjadi 6,4%. Revisi itu dilakukan kata Menkeu untuk mewaspadai kondisi global, trade balances. “Maka kami  merevisi pertumbuhan ekonomi dari 6,3% menjadi 6,4%," ujarnya Selain melakukan revisi pada target pertumbuhan, pemerintah juga merevisi nilai tukar rupiah terhadap dollar dari Rp 9300/US$ menjadi Rp 9250 / US$. Meski ada terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR tapi masalah tax ratio belum ada sebuah kesepakatan yang jelas dimana dalam tax ratio pemerintah melakukan revisi dari  kenaikan tax ratio dari 12% menjadi 12,05%. Sementara untuk tingkat kemiskinan diprediksikan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 400 orang, hal ini didasari dengan tingka

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Halim Alamsyah, menilai jika ingin perbankan syariah mengalami pertumbuhan signifikan, kemajuan bank syariah harus menjadi agenda bersama. Menurutnya, perkembangan industri ini tidak hanya bisa dilakukan BI semata sebagai bank sentral, tapi juga pemilik kepentingan lainnya, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), instrumen pemerintah lain serta pelaku perbankan sendiri. ''Kalau ingin lari, harus bersama,'' katanya dalam diskusi interaktif ''Menjadikan Indonesia Pusat Perbankan Syariah'', Senin (22/8). Selain itu, ia menegaskan kemajuan bank syariah tidak bisa hanya berasal dari masyarakat semata. Sebagai mana diketahui, perbankan syariah Indonesia cenderung berkembang dengan sistem buttom up. Ini berbeda dengan Malaysia yang menggunakan sistem up down dengan dukungan pemerintah yang dominan. ''Jadi jangan cuma masyarakat, gerakan yang atas j

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Aset perbankan syariah bisa menembus angka Rp 500 triliun di 2015 nanti. Dengan asumsi pertumbuhan agresif, diperkirakan peningkatan aset perbankan syariah bisa melonjak hingga 41 persen. Hal ini diutarakan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Halim Alamsyah, ketika menghadiri Dialog Interaktif Menjadikan Indonesia Sebagai Pusat Perbankan Syariah, Senin (22/8) malam. “Optimalisasi operasional jaringan bank syariah baru menjadi salah satu pendorong pertumbuhan,” katanya. Meski demikian, hingga empat tahun mendatang, secara moderat dan konservatif pertumbuhan aset perbankan syariah juga bisa saja hanya berkisar di angka Rp 334 triliun dan Rp 223 triliun. Dengan proyeksi moderat aset bank syariah diperkirakan hanya akan tumbuh 30 persen sedangkan konservatif hanya akan meningkat 20 persen. Sebelumnya, hingga Juni 2011 ini, aset bank syariah Tanah Air meningkatkan 45 persen jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya. BI mencata

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menjalin kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia untuk mengembangkan pembiayaan mikro. Melalui US Agency for Internasional Development (USAID), AS bakal memberikan jaminan sekitar 50 persen atau Rp 5 miliar dari total pembiayaan mikro yang disalurkan Muamalat ke PT Mitra Bisnis Keluarga sebesar 1.15 juta dolar AS atau sekitar Rp 10 miliar. Menurut Duta Besar AS, Scot Marciel, pemerintah AS berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. “Sektor mikro kami anggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam konferensi pers penandatanganan memoratorium USAID dan Muamalat, Selasa (23/8). Kerja sama ini merupakan kemitraan dengan bank syariah pertama, baik di Indonesia maupun di dunia. Pemerintah AS tertarik bekerja sama dengan perbankan syariah karena segmentasi bisnis yang langsung menyentuh ke sektor rill. Penjaminan akan diberikan USAID dalam waktu em

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengaku tengah mendorong Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai pengganti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Keterbatasan SBIS sebagai sarana pengelolaan likuiditas perbankan syariah karena tak memiliki underlying asset itu membuat instrumen tersebut tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Menurut Analis Ekonomi Madya, Direktorat Pengelolaan Moneter BI, Erwin Gunawan Hutapea, penggunaan SBSN dapat lebih berguna untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Sedangkan kalau hanya di SBIS, itu hanya akan menjadi dana mengambang ( idle ) dan tidak disalurkan,” katanya. Ia mengaku BI tengah mengupayakan ini secara bertahap. Selain SBIS, langkah ini juga diarahkan pada instrumen likuiditas lainnya, yakni Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) Syariah. Dari SBSN, bank sentral akan mulai mengaktifkan transaksi reserve repo atau term repo. Hal tersebut kini tengah diminta persetujuannya denga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pendanaan dari dana murah (tabungan dan giro) dan dana mahal (deposito) di BNI Syariah diprediksi masih bisa tumbuh hingga 30 persen. Pertumbuhan ini akan ditopang dari semakin banyaknya minat masyarakat pada dana murah bank syariah. Nilai pendanaan atau Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun depan ditarget bisa bertambah Rp 2-2,5 triliun. Sementara DPK BNI Syariah per akhir November mencapai Rp 7 triliun. "Animo masyarakat sekarang tumbuh terus, makin banyak minat ke dana murah," ujar Direktur Bisnis BNI Syariah, Bambang Widjanarko, Rabu (28/12). Pertumbuhan pendanaan tersebut, lanjut dia, akan didukung kuatnya ekonomi dalam negeri. Krisis utang Eropa diprediksi tidak akan berpengaruh besar di Tanah Air. Selain itu, kenaikan peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi akan membuat kondisi ekonomi semakin kuat. Sementara untuk pembiayaan, BNI Syariah menarget pertumbuhan 40-50 persen. Pembiayaan yang sudah tersalurkan per Novem

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – BNI Syariah menargetkan pertumbuhan dari tabungan perencanaan syariah (tapenas) menjadi sumber pendanaan jangka panjang. Pertumbuhan pendanaan atau Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah pada 2012 ini ditarget melonjak 30 persen. Produk tapenas, menurut Direktur Kepatuhan BNI Syariah, Imam Teguh Saptono, merupakan tabungan yang membuat nasabah tertib menabung. Pasalnya, tabungan tersebut hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. "Produk ini merupakan alternatif antara tabungan biasa dan deposito," ujar dia. Bagi bank, tapenas tersebut dapat menjadi sumber pendanaan untuk periode jangka panjang. Karena bersifat jangka panjang, BNI Syariah pun menawarkan margin tabungan yang lebih tinggi dibandingkan margin tabungan biasa. “Nasabah dapat margin yang lebih tinggi tapi lebih fleksibel (waktu penarikannya) dibandingkan deposito," ungkapnya. Menurut Imam, tapenas dapat digunakan untuk berbagai perencanaan. Salah satu yang ditaw

Syukur alhamdulillah kini hampir semua perusahaan asuransi konvensional memiliki divisi, unit ataupun cabang syariah. Ada pula beberapa cabang asuransi syariah yang dimiliki oleh asuransi konvensioanl telah menjadi cabang full syariah. Hal tersebut berarti kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan asuransi syariah sudah tumbuh. Maraknya tumbuhnya perusahaan asuransi syariah memberi banyak pilihan kepada masyarakat di dalam menentukan pilihan asuransi syariah yang terbaik bagi kebutuhannya. Banyak perusahaan asuransi syariah yang menawarkan berbagai macam fitur produk syariah. Agar kita tidak salah memilih produk asuransi syariah, ada beberapa tips yang perlu kita ketahui 1. Sesuaikan Dengan Kebutuhan Kita tanyakan pada diri kita untuk apa kita membeli asuransi guna mengetahui jenis asuransi apa yang menjadi kebutuhan. Jeis asuransi apakah yan kita butuhkan, bisa berupa Asuransi Pendidikan, Asuransi Kesehatan, Asuransi Jiwa, Asuransi Kecelakaan atau unit link yaitu

Jakarta, (8/11). Bunyi nyaringnya  Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang akan menjadi  Undang-Undang baru  membuat berbagai elemen angkat bicara. Diantaranya adalah dari Majelis Ekonomi dan Kewirasusahaan PP Muhammadiyah (MEKM) yang meminta ketika diterbitkannya UU LKM, kelembagaan LKM di bawah otoritas Kementerian Koperasi dan UKM. Ketua MaEKM, Safrudin Anhar, mengatakan demikian, karena ia tidak ingin pemgembanmgan LKM hanya menguntungan pada para pemodal saja dan tak ada korelasi bagi kesejahteraan masyarakat. “Itu alasan mengapa saya menekankan hal demikian, “terangnya. Menurutnya, RUU LKM itu hadir karena banyak LKM yang enggan masuk kedalam regulasi koperasi. Jika tidak masuk mereka harus berbadan hokum CV, PT atau bank. Tapi mereka tak mau demikian itulah mengapa perlu adanya UU LKM. Tapi perlu diketahui, lanjutnya, LKM itukan kumpulan dari orang-orang yang bermufakat untuk mengumpulkan modal untuk disalurkan kepada anggota, seharusnya regulasi yang tep

Jakarta (10/11) Pemerintah mengharapkan sumbang saran dari berbagai pihak untuk memastikan dunia pekoperasian nasional masih membutuhkan tenaga atau sumber daya terampail berpendidikan sarjana strata 1, 2 maupun strata 3. Agus Muharram, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan apabila jawabannya SDM koperasi  masih diperlukan, lalu bagaimana eksistensi lembaga perguruan tinggi Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) di Jatinangor, Jawa Barat. ”Saat ini saya kira mahasiswa-mahasiswi Ikopin semakin minim. Kalau masih diperlukan, lalu kemana pemuda Indonesia melanjutkan studinya,” ujar Agus Muharram kepada wartawan di  Jakarta Selatan. Oleh karena itu, seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota diminta menyisihkan APBD untuk memberikan pendidikan kepada pemuda-pemudi daerahnya ke Ikopin, sebagai salah satu keberpihakan kepada gerakan koperasi Indonesia. Tanpa dukungan tersebut, dunia perkoperasian yang membutuhkan tenaga profes

Jakarta (21/12)- Biaya operasional untuk menjalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nantinya akan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan iuran dari setiap lembaga keuangan yang diaudit termasuk di dalamanya lembaga keuangan syariah. “Industri keuangan syariah kan masih kecil belum mampu diberi beban, seharusmya diberi insentif. Maka itu anggaran untuk OJK lebih baik APBN dulu dan lembaga keuangan yang mampu memberi iuran,” ujar Ketua Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), KH Ma’aruf Amin saat ditemui dalam  acara seminar OJK di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/12). Dengan adanya iuran, industri keuangan syariah akan memiliki beban yang nantinya berdampak pada terhambatnya pertumbuhan industri tersebut. Menurutnya iuran bisa saja diambil dari industri keuangan syariah jika pangsa pasarnya sudah mencapai titik aman sekitar 20%. “Jangan adanya OJK  pertumbuhan industri keuangan syariah memiliki kendala,” tandanya.(ul) http://www.pkesin

Jakarta (25/1) Agar supaya para pegiat ekonomi syariah tak mengalami “kegalauan” ketika tim seleksi melakukan pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan  (DK-OJK) yang akan terbentuk di bulan Juli 2012, Pusat Komunikasi  Ekonomi Syariah (PKES), mendesak kepada pemerintah khususnya tim seleksi DK-OJK untuk menempatkan 30 persen  dari 9 calon DK-OJK adalah memiliki integritas dan kapabilitas pemahaman tentang keuangan syariah. Hal ini sangat penting, apalagi dalam realitasnya bahwa sistem keuangan syariah telah menjadi sebuah sistem ekonomi alternatif nasional. Direktur Eksekutif PKES, Ikhwan Ridwan, dalam keterangan persnya hari ini, di Gedung BPPT Lt 17 Jakarta Pusat,  mengatakan, alasan—mengapa demikian, hal ini supaya ada keseimbangan dalam pengelolaan OJK  sebagai tata kelola keuangan nasional. Ditambah lagi regulasi keuangan nasional khususnya perbankan selama  ini telah  menerapkan dual banking, syariah dan konvensional. Maka penempatan 30 persen anggota DK-OJK yang memil

Rifki Ismal, Ascarya dan Ali Sakti Perkembangan Terkini Setelah mengalami perlambatan pertumbuhan akibat terimbas krisis Amerika Serikat tahun 2008/2009, pertumbuhan industri perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan trend yang terus meningkat semakin pesat, dan pada akhir September 2011 pertumbuhan aset mencapai 47.8% (yoy) atau Rp123.4 trilliun, tertinggi sejak tahun 2005. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang diberikan (PYD) pada waktu yang sama bahkan lebih pesat lagi, masing-masing mencapai 53.0% (yoy) atau Rp97.8 trilliun dan 52.3% (yoy) atau Rp92.8 trilliun, dengan FDR (financing to deposits ratio) 95.7%. Sebagai perbandingan, pertumbuhan aset perbankan konvensional pada waktu yang sama mencapai 22.2% (yoy), atau Rp3371.5 trilliun, dengan LDR (loan to deposits ratio) 81.4%. Kinerja perbankan Syariah dilihat dari BOPO (biaya operasi dibagi pendapatan operasi), ROA (return on assets) dan NPF (non-performing financing), juga menunjukkan peningkatan. Pada ak

 Assalamu’alaikum Wr. Wb. Kantor Berita Ekonomi Syariah Saat ini kami lagi mengelola tentang program Diploma D3 Bisnis Syariah yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan sumber daya insani (SDI) yang handal dan profesional di lembaga keuangan syariah (LKS) khususnya perbankan syariah. Di rubrik konsultasi ini saya ingin bertanya bagaimana seluk beluk menjadi SDI Syariah di LKS, karena informasi tersebut sangat membantu kami dalam memotivasi para mahasiswa yang kini lagi mengambil studi kampus kami. Terimakasih. Wassallam. Slamet Mugiyono Jawaban Terimakasih pak Mugi atas pertanyaanya, yang jelas  saat ini marak bermunculan bank syariah. Terdapat tiga bank umum syariah (BUS) seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Selain itu terdapat 25 Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional maupun bank pembangunan daerah (BPD). Hal tersebut menimbulkan permintaan akan Sumber Daya Insani (SDI) yang tinggi. Tidak hanya secara kuantitatif juga kualitatif.

Jakarta, (16/2). Meski dinamika politik Indonesia rentan dengan pergolakkan nasional, tapi bagi kalangan pengusaha melihatnya tak demikian. Mereka bahkan menilai bahwa, kondisi perekonomian nasional tetap solid dan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2030 akan terus meningkat pesat. Pernyataaan ini dikemukakan oleh Anindya Bakrie,  Direktur Utama PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)  saat mengisi kuliah umum di kampus Universitas Trisakti Jakarta,  dengan tema out look Perekonomian Nasional hari ini (16/2) di Grogol Jakarta Barat. Alasan Anindya Bakrie, mengatakan itu melihat besarnya potensi masyarakat Indonesia selama ini dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti angka kesehatan, pendidikan dan pendapatan perkapita juga ikut dalam mempengaruhinya. Dimata pengusaha nasional tersebut, angka IPM masyarakat Indonesia terus naik dan itu menjadikan salah satu faktor untuk kondisi perekonomian nasional. Disamping itu, pengusaha nasional tersebut juga mengatakan bahwa, besarnya potensi e

Jakarta (26/1)- Keberadaan sosial media seperti facebook dan twitter, ternyata memiliki manfaat tersendiri bagi perbankan syariah. Sosial media dapat dimanfaatkan perbankan syariah sebagai sarana komunikasi dan bahkan menjaring nasabah. "Sosial media ini merupakan potensial market yang sangat besar. Ada hampir 50 juta orang yang berada di sosial media khususnya facebook," ujar Rizqullah, Direktur Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah saat ditemui dalam acara The Future of Social Media as a Powerfull Business Strategy in Banking & Financial Service di Jakarta, Kamis (26/1). Sosial media, lanjut Rizqullah, dijadikan sarana dalam menginformasikan kegiatan BNI Syariah, produk, dan berbagai layanan. Sehingga segala informasi dapat lebih efektif tersampaikan pada sasaran yang dituju. Ke depan, BNI Syariah dalam pengembangan produk akan menyesuaikan dengan perkembangan sosial media. "Pengguna sosial media mayoritas anak muda usia produktif dan memiliki kemampuan belan

Pertanyaan: Sampai saat ini saya belum mengetahui secara pasti, apakah rumah yang saya tempati dan kendaraan yang saya pakai itu, dikenakan wajib zakat atau tidak? Dan apakah setiap tahun? Dan berapa persen zakatnya. Terima kasih. Hamba Allah. 081310120xxx Jawaban: Zakat itu dikeluarkan, pada prinsipnya, pada saat kita menerima penghasilan/panen, dan bukan pada saat membeli atau mengeluarkan. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam QS. Al-An’am ayat 141 yang artinya: ”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” Dan juga pada harta-harta yang berpotensi unt

Jakarta (14/10)- Dari semua komoditi yang terdapat di Indonesia, baru 3 komoditi yang siap diperdagangkan di bursa komoditi syariah, yaitu kopi, kacang mete, dan kakao. Hal ini karena syarat untuk di komoditi syariah yaitu setiap komoditas minimum diperdagangkan oleh tiga pedagang dan 3 komoditi tersebut telah memenuhi syarat. Direktur Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), M. Bihar Sakti Wibowo mengatakan ada dua komoditas lainnya yang potensial untuk diperdagangkan dalam bursa komoditas syariah, yakni minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara. Kedua komoditas tersebut baru diperdagangkan oleh satu pedagang saja sehingga belum memenuhi persyaratan minimum. “Di tahap awal ini baru kopi, kacang mete, dan kopi. Sedangkan yang potensial adalah CPO dan batu bara. Dua komoditas tersebut baru diperdagangkan oleh satu pedagang,” tandasnya. (ul) http://www.pkesinteraktif.com/berita/non-bank/pasar-modal/2954-3-komoditi-siap-diperdagangkan-di-bursa-komoditi-syariah.html

Jakarta, (29/11)- Di tahun 2012 upaya pengembangan di sektor bisnis asuransi akan terus dilakukan terutama pada asuransi mikro dan asuransi berbasis syariah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK, Isa Rachmatawarta dalam acara "Insurance Outlook 2012" di Jakarta, Selasa (29/11). Khusus untuk asuransi syariah, ia mengatakan untuk memperkuat sektor tersebut perlu dimaksimalkan pola kerja yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, asuransi syariah juga dituntut dalam hal kerapihan pelaporan. Salah satunya adalah Pemisahan laporan keuangan antara dana tabarru dengan dana perusahaan. "Mulai tahun ini kita mulai menerapkan standar akutansi yang memisahkan itu (dana tabarru dengan dana perusahaan). Kemudian mulai menerapkan peraturan menteri tentang pengukuran kesehatan yang kita pisahkan dana tabarru dan dana lainnya," ujarnya. Sampai saat ini masih ada beberapa perusahaan asuransi syariah yang belum tuntas dalam pemisahan laporan te

Apakah boleh dana ZIS dialokasikan untuk membantu pedagang lemah dengan sistem pinjaman? Kalau boleh, apa dasar hukumnya? Ini sepengetahuan saya, dana ZIS tersebut hanya diperuntukkan membantu fakir miskin saja. Terima kasih. Hamba Allah (SS), Medan. Jawaban: Pedagang lemah yang usahanya masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya secara layak, termasuk ke dalam kategori fakir-miskin yang berhak menerima zakat. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 60. Sebab, yang disebut fakir-miskin adalah mereka yang termasuk salah satu dari kategori berikut: * Mereka yang sama sekali tidak memiliki harta dan usaha apa pun. * Mereka yang memiliki harta atau pun usaha yang mendatangkan penghasilan, tetapi penghasilannya sangat kecil dan sangat tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari (Fiqh Zakat, hlm. 154). Adapun pedagang, meski masih termasuk kategori pedagang lemah atau pengusaha kecil, tetapi bila dianggap sudah mampu memenuhi

Jakarta- Sebagai wujud sosial, Perusahaan Asuransi Takaful setiap tahunnya memberikan CSR (Corporate Social Responsibility) yang fokus pada ranah pendidikan dan kesehatan. Khusus untuk pendidikan, Takaful tak hanya memberi beasiswa pendidikan bagi anak tak mampu tetapi juga melakukan pembinaan agama Islam secara langsung dan berkelanjutan. Services Division Head Takaful, Ernawan Priarto mengatakan program CSR bernama beasiswa terbina ini, sudah memberikan beasiswa dan pembinaan agama kepada 300 anak kurang mampu yang tersebar di Jabotabek. Kini di tahun 2012, program ini akan mendapatkan tambahan yaitu program penghapalan Al-Qur'an. "Ini program yang unik, beasiswa tetapi dikasih pelajaran agama untuk belajar Al-Qur'an. Supaya nanti mereka di masyarakat dapat tampil sebagai imam," ujarnya saat ditemui pkesinteraktif.com di Graha Takaful Jakarta pekan lalu. Pembinaan agama, lanjut Ernawan menjadi fokus CSR Takaful karena porsi pelajaran agama di sekolah dinilai s

Jakarta- Sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan anak-anak, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah mengelar Pameran Kids Festival & Edufair  2012 (KidsFest). Kegiatan ini menggabungkan 3 unsur pendidikan dalam satu event, yakni festival kegiatan anak, pameran buku dan mainan anak, serta pameran pendidikan anak usia dini. "BNI Syariah memandang anak-anak sebagai mutiara bangsa. Kami pun memiliki komitmen untuk mendukung pendidikan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kami mendukung kegiatan ini karena merasa terpanggil untuk turut serta mengembangkan pendidikan anak-anak," ujar Rizqullah selaku Direktur Utama BNI Syariah dalam pembukaan KidsFest di Jakarta, Sabtu (21/1). KidsFest diselenggarakan oleh Alifa Kids Centre serta didukung penuh BNI Syariah, bertempat di Istora Gelora Bung Karno pada tanggal 21 - 29 Januari 2012.  Peserta KidsFest sendiri adalah sekolah-sekolah, kelompok bermain, taman kanak-kanak se-Jabodetabek, penerbit buku anak, produsen mainan anak dan a

REPUBLIKA.CO.ID,PALEMBANG -- Perbankan syariah beberapa tahun terakhir ini tumbuh secara menakjubkan. Di Sumatera Selatan, pertumbuhan aset bank syariah relatif pesat selama 2011. Pertumbuhan hingga November 2011 tercatat mencapai 59,75 persen dibanding akhir 2010. Menurut catatan Bank Indonesia (BI), aset bank syariah pada November 2011 mencapai Rp 3,45 triliun. Nilai ini naik dibandingkan 2010 yakni sebesar Rp 2,16 triliun. Peningkatan aset ini disumbang dari bertambahnya jaringan kantor bank syariah dari 429 kantor pada 2010 menjadi 475 kantor pada 2011. Jumlah bank syariah yang membuka kantor cabang di Sumsel pun bertambah dari sebelumnya hanya delapan bank menjadi sembilan bank di 2011. Perbankan syariah juga berperan dalam intermediasi pembiayaan bagi usaha mikro.  Deputi Pengawasan 2 Bank Indonesia (BI) Dudi Iskandar, mengatakan besarnya pembiayaan bank syariah di Sumsel didominasi untuk modal kerja yakni sebesar Rp 800 miliar pada November 2011 yang meningkat 22,82 persen d